Cara Menghitung PPh 21 Beserta Contohnya

Salah satu contoh warga negara yang baik adalah taat membayar pajak. Pajak sendiri terdiri dari beberapa macam, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, hingga Pajak Penghasilan atau PPh.

Menurut peraturan dari Dirjen Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan, tarik PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang Wajib Pajak akan menjadi Rp 36.000.000 per tahun dan tambahan Rp 3.000.000 per tahun.

PTKP ini juga telah mengalami beberapa penyesuaian.

Di antaranya adalah Rp 36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan untuk Wajib Pajak pribadi.

Kemudian, Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 250.000 per bulan untuk tambahan Wajib Pajak yang menikah tanpa tanggungan.

gambar Cara Menghitung PPh 21

Pic Source: Pixabay.com

Selain itu, penyesuaian selanjutnya adalah Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 250.000 per bulan tambahan untuk tiap anggota keluarga sedarah atau semenda di garis keturunan lurus ataupun anak angkat yang telah menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal tiga orang per keluarga.

Cara Menghitung Pajak PPh 21

Cara menghitung PPh 21 juga wajib memotong penghasilan PPh 21 untuk pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas di pemerintah, pemberi upah hingga pembayar komisi atau honor.

Berdasarkan pada aturan tersebut di atas, maka cara menghitung PPh 21 dibagi ke dalam beberapa kategori.

Di antaranya adalah PPH untuk karyawan tetap serta penerima pensiun berkala, karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak turut merangkap sebagai karyawan tetap, penerima imbalan lain secara tidak teratur dan peserta program pensiun yang menjadi karyawan tetap serta menarik dana pensiun.

Bagi kita yang sudah memiliki penghasilan sendiri, PPh tentu wajib untuk dibayarkan tiap bulannya.

Cara menghitung PPh 21 ini dapat kita ketahui agar kita bisa semakin paham mengenai besaran bagian dari penghasilan yang dibayarkan untuk pajak.

Cara Menghitung Pajakr PPh 21 Karyawan

Untuk memudahkan cara menghitung PPh 21, berikut akan disajikan satu contoh kasusnya. Kita bisa semakin mudah dalam memahami perhitungan PPh berdasarkan contoh yang tersedia.

Pada contoh kasus satu ini, seorang karyawan bernama Adi bekerja di perusahaan PT Gelora Abadi dengan gaji Rp 5.750.000 per bulannya.

Ia turut membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000. Adi telah menikah namun belum memiliki anak dan penghasilannya hanya dari gaji tersebut.

Perhitungan PPh dimulai dari gaji Rp 5.750.000 per bulan dan aneka pengurangan gaji yang harus turut diperhitungkan.

Pengurangan yang dilakukan adalah biaya jabatan yaitu lima persen gaji sebesar Rp 287.500 serta iuran pensiun sebesar Rp 200.000.

Dari sini, maka penghasilan neto sebulan menjadi Rp 5.262.500 dan penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 5.262.500 yaitu Rp 63.150.000.

Penghasilan neto adalah penghasilan bersih yang belum dikenakan pajak namun sudah dikenakan pemotongan iuran dan biaya-biaya lainnya.

Cara menghitung PPh 21 selanjutnya adalah dengan memperhitungkan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Untuk wajib pajak sendiri per tahunnya adalah Rp 54.000.000 dan tambahan karena menikah sebesar Rp 4.500.000, sehingga total menjadi Rp 58.500.000.

Berdasarkan perhitungan ini maka PKP atau Penghasilan Kena Pajak setahunnya menjadi Rp 4.650.000.

Cara menghitung PPh 21 ialah lima persen dikalikan PKP, menjadi 5% x Rp 4.650.000 sebesar Rp 232.500.

Ini adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan per tahunnya.

Cara menghitung PPh 21 bulanan adalah Rp 232.500 dibagi 12 bulan menjadi Rp 19.375.

Sehingga, Adi diwajibkan membayar Pajak Penghasilan per bulan sebesar Rp 19.375.

Besaran pajak ini tentu tidak terbilang besar maupun memberatkan, karena justru terbilang sangat kecil.

Baca juga: Profil dan Biografi Bambang Mustari Sadino, Pengusaha Sukses Indonesia

Baca juga: Apa Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional?

Biaya jabatan yang dimaksud dalam contoh di atas adalah biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan yang bisa dikurangkan dari penghasilan tiap orang yang telah bekerja sebagai karyawan tetap tanpa memandang apakah dia memiliki jabatan ataupun tidak.

Contoh di atas juga berlaku untuk karyawan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Jika karyawan yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong adalah 120% x Rp 19.375 yaitu Rp 23.250.

Cara Menghitung Pajakr PPh 21 PNS

Agar lebih dapat memahami seputar perhitungan PPh 21 terbaru Excel, berikut adalah beberapa contoh lain dari Pajak Penghasilan.

Hapsari adalah seorang karyawati yang statusnya sudah menikah dan memiliki tiga anak. Ia bekerja di PT Sinar sementara suaminya seorang PNS.

Gaji Hapsari per bulannya ialah Rp 5.000.000 dan ia turut mengikuti program pensiun serta BPJS Kesehatan.

Perusahaan membayar iuran pensiun sebesar Rp 60.000 per bulan.

Hapsari juga turut membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 per bulan. Ia juga turut membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar dua persen dari gaji.

Premi Jaminan Kematian serta Jaminan Kecelakaan Kerja turut dibayarkan perusahaan dengan jumlah masing-masing nol koma tiga persen dan satu persen dari gaji.

Pada Juni 2017 selain menerima gaji, Hapsari turut menerima uang overtime atau lembur sebesar Rp 2.000.000. Cara menghitung PPh 21 untuk Hapsari adalah sebagai berikut.

Pertama kita hitung terlebih dahulu penghasilan bruto atau penghasilan kotor per bulan.

Gaji sebanyak Rp 5.000.000 ditambah uang lembur Rp 2.000.000, premi Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak Rp 50.000 dan premi Jaminan Kematian sebesar Rp 15.000.

Total penghasilan bruto Hapsari per bulan ialah Rp 7.065.000.

Kemudian, kita hitung juga pengurangan-pengurangan pada penghasilan bruto Hapsari.

Baca juga: Mencari Pinjaman Koperasi Tanpa Jaminan

Di antaranya adalah biaya jabatan lima persen dari penghasilan bruto sebesar Rp 353.250, iuran pensiun sebesar Rp 50.000 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp100.000.

Total pengurangan Rp 503.250 sehingga penghasilan bersih atau penghasilan neto sebulan adalah Rp 6.561.750.

Selanjutnya untuk cara menghitung PPh 21 adalah dengan menghitung penghasilan neto setahun, yaitu 12 x Rp 6.561.750 menjadi Rp 78.741.000. PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam setahun sebesar Rp 54.000.000 sehingga PKP atau Penghasilan Kena Pajak menjadi Rp 78.741.000 – Rp 54.000.000 = Rp 24.741.000.

Cara menghitung PPh 21 adalah lima persen dari PKP tahunan, yaitu 5% x Rp 24.741.000 = Rp 1.237.050.

Ini adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan per tahunnya. Sehingga per bulan, Hapsari harus mengeluarkan Rp 1.237.050 dibagi 12 bulan menjadi Rp 103.087.

Dalam contoh kasus di atas, suami dari Hapsari juga turut menerima penghasilannya sendiri karena bekerja sebagai PNS, sehingga besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Hapsari adalah untuk dirinya sendiri. Tidak ada potongan untuk suaminya.

Demikian juga karena Hapsari dan suami belum memiliki anak, maka tidak ada tunjangan untuk anak dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Cara menghitung PPh 21 ini akan berbeda apabila suami Hapsari tidak bekerja atau apabila mereka memiliki tanggungan anak.

Demikian adalah uraian cara menghitung PPh 21 serta contoh kasus yang akan membantu kita dalam lebih memahami perhitungan Pajak Penghasilan per bulan.

Perhitungan pajak ini terbilang sederhana, yaitu hanya sebesar lima persen dari PKP. PKP sendiri didapat dari penghasilan neto per bulan yang telah dikurangi PTKP Wajib Pajak.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita taat dalam membayar pajak.

Apalagi sekarang pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara online. Kita akan semakin mudah dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban tiap bulannya.

Tidak perlu lagi membayar pajak lewat calo ataupun tempat lain yang tidak terpercaya.

Leave a Reply